Oleh: Ronny Carter PM Sibarani | 5 Januari 2010

berita singkat


BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBASA ADAKAN SOSIALISASI RANHAM

Dalam rangka Sosialisasi Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2009 di Kabupaten Toba Samosir, Bagian Hukum Setdakab. Toba Samosir gelar Acara Sosialisasi RANHAM ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba dengan menghadirkan Guru Besar Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof. DR. Bungaran A. Simanjuntak, yang berbicara tentang RANHAM dan Hukum Adat Batak Toba dengan peserta 125 orang Tokoh adat dan Pengurus Lembaga Adat se-Kabupaten Toba Samosir serta dibuka secara resmi oleh Bupati Toba Samosir Drs. Monang Sitorus, SH, MBA, Kamis (17/12), di ruang Balai Data Kantor Bupati Toba Samosir.

Sebelumnya Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir Drs. AM. Sitorus selaku Sekretaris Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Tahun 2004-2009, Keputusan Bersama Kakanwil Dep. Hukum dan HAM Prop. Sumatera Utara dan Bupati Toba Samosir Nomor w2.um.06.01.19 dan Nomor 222 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panlak Ranham Kab. Toba Samosir Tahun 2006-2009, Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 278 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2009

Sementara Bupati Toba Samosir dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam rangka Peningkatan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pemahaman Hak Azasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menyelenggarakan sosialisasi ini dan hal ini juga merupakan salah satu program Panlak Ranham Bidang Penyuluhan Dan Pendidikan HAM dengan masalah yang aktual dibicarakan pada akhir-akhir ini adalah perlindungan masyarakat Hukum Adat yang juga sudah menjadi program kerja pemerintah dan Komnas HAM.

Sedangkan Prof. DR. Bungaran A. Simanjuntak, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan menyampaikan topik RANHAM dan Hukum Adat dengan menjelaskan bahwa Esensi Hukum Adat Batak Toba yang demokratis selalu diberi Hak dan Kebebasan kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan Adat dan Jawaban Terguga serta Adil dimana Raja-raja yang ahli hukum selalu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk mengajukan gugatan dan pembelaan diri, penghormatan kepada pemimpin/raja sangat tinggi, termasuk semua perkara dalam kampung disampaikan kepada pemimpin/raja sangat kompleks, serta semua orang dapat simbol penghormatan contoh Jambar, Ulos, Upa Raja, Pago-Pago, Perjanjian sangat dihormati, yang melanggar perjanjian akan dihukum oleh pengadilan raja, juga setiap orang diberi kesempatan sepuasnya untuk menolak argumentasi lawan.

Menurut Prof. DR. Bungaran Simanjuntak, Orang Batak, dalam mencari kebenaran dan membangun keadilan sekaligus untuk membuktikan kebenaran seseorang mengenal manolon (bersumpah) dan Gana sebagai alat bukti yang jenisnya bermacam-macam, termasuk Pungga Leok-leok atau Sipu-sipu na mintop yang ditujukan kepada yang kecurian tanaman, ternak, serta Gana Palangha ni Babi, kalau perkara sidabudabuan (hutang piutang) serta beberapa jenis Gana lainnya seperti Gana Hepeng bila mereka yang kongsi modal bertikai, Gana Lapik atau Asi-Asi Tinimpus bila konflik sesama pemain judi, Gana Indahan Pinohul, bila orang bersaudara berkonflik sebagai akibat persoalan apapun, Gana Sitaeram, dan lain-lain.

Hukum Adat Batak menjunjung keadilan menghargai dan menghormati hak setiap orang untuk menggugat atau membela diri, Raja menimbang setiap perkara dengan adil, arif dan bijaksana dengan melibatkan bukti-bukti dan saksi, karena itu Hukum Adat Batak menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, tidak ada tindakan semena-mena, sumpah atau tolon adalah media memperkuat pencarian keadilan, sumpah dilakukan dihadapan Gana, sebut Guru Besar Unimed Medan ini.

Pembicara lainnya, Monang Naipospos, Raja Pangaliun Sirait (Ompu Mandahar Sirait) dan Pahala Napitupulu menyoroti pelaksanaan Hak Asasi Manusia orang Batak dari segi Hukum Adat Batak Toba sehingga menyapakati dan meminta agar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat di Kabupaten Toba Samosir dan pembentukan lembaga ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir sehingga lembaga ini memiliki program, kepengurusan dan dana yang kuat.

Hal ini mendapat tanggapan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba Kabupaten Samosir melalui Kabid Nilai Budaya, Dra. Masrina Silalahi menyatakan bahwa Pemkab Toba Samosir memprogramkan pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Antar Lembaga adat di Kabupaten Toba Samosir untuk Tahun Anggaran 2010, sebutnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: